Inti Gugatan KUHP dan UU ITE Roy Suryo, Rismon, Tifa yang Kandas di MK

Gugatan uji materi yang diajukan oleh Roy Suryo, Rismon Hasibuan, dan Tifa Nurmaisyah telah menjadi sorotan publik sejak didaftarkan di MK. Para pemohon, yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda terkait jeratan hukum, bersatu dalam satu tujuan: membatalkan pasal-pasal yang mereka anggap tidak konstitusional. Roy Suryo sendiri sebelumnya pernah tersangkut kasus hukum terkait UU ITE, yang menjadi salah satu pendorong kuat baginya untuk mengajukan permohonan ini. Rismon Hasibuan adalah seorang aktivis yang vokal menyuarakan kebebasan berpendapat, sementara Tifa Nurmaisyah adalah representasi dari warga negara yang merasa terancam oleh pasal-pasal karet dalam kedua undang-undang tersebut.

Secara spesifik, fokus gugatan ini menyasar beberapa pasal kunci dalam KUHP dan UU ITE. Dalam KUHP, para pemohon menyoroti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) yang kerap digunakan untuk menjerat individu dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Sementara itu, untuk UU ITE, mereka memohon agar Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi bohong atau hoaks, serta Pasal 45 ayat (3) dan (4) yang merupakan ketentuan pidana bagi pelanggaran pasal-pasal tersebut, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Argumentasi utama para pemohon berkisar pada klaim bahwa pasal-pasal tersebut bersifat karet, multitafsir, dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik serta menjerat warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk berpendapat. Mereka berpendapat bahwa rumusan pasal-pasal tersebut tidak memenuhi standar kepastian hukum dan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk berekspresi dan hak atas kebebasan informasi yang dijamin oleh UUD 1945.

“Kami melihat bahwa pasal-pasal ini telah banyak memakan korban. Bukan hanya politisi, tapi juga masyarakat biasa, akademisi, bahkan jurnalis. Rumusannya yang terlalu umum membuka celah bagi interpretasi sepihak dan penggunaan untuk kepentingan tertentu, jauh dari semangat melindungi kehormatan individu secara proporsional,” ujar salah satu perwakilan kuasa hukum pemohon dalam persidangan sebelumnya, yang menggarisbawahi kegelisahan akan ketidakpastian hukum.

Para pemohon juga menyoroti perkembangan hukum internasional dan praktik negara-negara demokratis lainnya yang cenderung membatasi penggunaan delik pidana dalam kasus pencemaran nama baik, menggesernya ke ranah perdata. Hal ini, menurut mereka, adalah bagian dari upaya perlindungan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi yang menjadi pilar demokrasi modern. Oleh karena itu, *inti gugatan* mereka adalah memastikan bahwa batasan-batasan ini diterapkan secara proporsional dan tidak berlebihan, agar tidak mengebiri hak-hak dasar warga negara.

Proses Persidangan dan Argumen Pemohon

Selama beberapa bulan, Mahkamah Konstitusi telah menggelar serangkaian persidangan untuk mendengarkan argumen dari para pemohon, keterangan dari pemerintah, DPR, serta pandangan dari ahli dan pihak terkait lainnya. Tim kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan secara konsisten menegaskan bahwa rumusan “dapat diakses,” “menimbulkan rasa kebencian,” atau “pencemaran nama baik” dalam UU ITE dan KUHP terlalu abstrak. Ketidakjelasan ini, menurut mereka, menciptakan ketidakpastian hukum dan seringkali disalahgunakan untuk kriminalisasi kritik atau bahkan sekadar perbedaan pendapat di ruang digital.

Mereka berpendapat bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak fundamental yang harus dilindungi secara maksimal, dan pembatasannya hanya dapat dilakukan secara ketat dan proporsional. Pasal-pasal yang digugat, dalam pandangan pemohon, tidak memenuhi prinsip proporsionalitas tersebut karena dampaknya yang luas dan seringkali menimbulkan efek gentar (chilling effect) bagi masyarakat yang ingin menyuarakan pandangannya.

Pihak pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Hukum dan HAM, sebelumnya telah memberikan keterangan yang intinya mempertahankan konstitusionalitas pasal-pasal tersebut. Pemerintah berargumen bahwa pasal-pasal tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi harkat dan martabat individu, serta mencegah penyebaran disinformasi yang merusak. Mereka menekankan bahwa kebebasan berekspresi bukanlah hak yang absolut, melainkan memiliki batasan-batasan demi kepentingan umum dan perlindungan hak asasi orang lain.

Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Setelah melalui serangkaian persidangan dan mendengarkan berbagai pihak, Mahkamah Konstitusi akhirnya sampai pada putusan yang menolak seluruh permohonan uji materi. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Roy Suryo, Rismon, dan Tifa tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pertimbangan utama MK dalam menolak permohonan ini didasarkan pada beberapa aspek fundamental. Pertama, MK berpandangan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat adalah hal yang sah dan konstitusional, asalkan dilakukan demi melindungi hak-hak orang lain dan ketertiban umum, sesuai dengan Pasal 28J UUD 1945. Mahkamah menekankan bahwa hak atas kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk melanggar hak dan kehormatan orang lain.

Kedua, MK menilai bahwa rumusan pasal-pasal yang digugat, meskipun kerap menimbulkan perdebatan, telah memiliki batasan interpretasi yang cukup jelas dalam praktik peradilan, atau setidaknya dianggap masih dalam koridor kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur. Hakim konstitusi berpendapat bahwa polemik multitafsir bukanlah semata-mata persoalan inkonstitusionalitas norma, melainkan lebih pada implementasi dan penafsiran oleh aparat penegak hukum, yang bisa disempurnakan melalui pedoman atau revisi terbatas, bukan pembatalan norma secara keseluruhan.

“Mahkamah berpandangan bahwa keberadaan norma pidana terkait pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong masih relevan dan diperlukan dalam menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap harkat martabat individu di era digital. Kebebasan tidak boleh diartikan sebagai lisensi untuk menyerang kehormatan orang lain,” demikian sebagian petikan pertimbangan putusan MK yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, MK juga mempertimbangkan aspek kepastian hukum. Jika pasal-pasal tersebut dibatalkan, maka akan ada kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan kekacauan dan tanpa perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban pencemaran nama baik atau penyebaran hoaks. Oleh karena itu, Mahkamah lebih condong pada pendekatan menjaga norma yang ada sambil mendorong penyempurnaan implementasinya.

Reaksi dan Implikasi Putusan

Penolakan gugatan ini sontak menuai beragam reaksi. Roy Suryo, Rismon, dan Tifa serta tim kuasa hukumnya menyatakan kekecewaan mendalam atas putusan MK. Mereka menilai keputusan ini mengabaikan kekhawatiran masyarakat sipil terkait potensi penyalahgunaan undang-undang dan mengekang ruang demokrasi digital.

“Kami menghormati putusan MK, namun kami sangat menyayangkan bahwa Mahkamah tidak melihat esensi dari masalah yang kami ajukan. Ini adalah langkah mundur bagi perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia. UU ITE dan KUHP dengan pasal-pasal karetnya akan terus menjadi momok bagi masyarakat,” ungkap Roy Suryo seusai persidangan, menunjukkan ekspresi pasrah namun tegas.

Dari sisi lain, pihak yang mendukung keberadaan pasal-pasal tersebut mengapresiasi putusan MK. Mereka berpendapat bahwa keputusan ini memberikan kepastian hukum dan menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus tetap dibatasi oleh tanggung jawab dan etika. Putusan ini juga dipandang sebagai legitimasi bagi pemerintah untuk terus menggunakan UU ITE dan KUHP sebagai instrumen menjaga ketertiban di ranah digital.

Implikasi dari putusan ini sangat besar. Pertama, pasal-pasal yang digugat dalam KUHP dan UU ITE tetap berlaku dan dapat terus digunakan oleh aparat penegak hukum. Ini berarti bahwa risiko kriminalisasi terhadap individu yang mengemukakan pendapat di media sosial atau platform digital lainnya masih akan tetap ada. Kedua, putusan ini mungkin akan memperkuat desakan dari berbagai pihak untuk dilakukannya revisi terbatas pada UU ITE dan KUHP oleh DPR dan pemerintah, agar rumusan pasal-pasal tersebut menjadi lebih jelas dan tidak multitafsir. Namun, tanpa putusan MK yang menyatakan inkonstitusionalitas, momentum revisi mungkin tidak sekuat sebelumnya.

Kontroversi UU ITE dan KUHP: Sebuah Perjalanan Panjang

UU ITE, yang disahkan pada tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2016, serta KUHP yang memiliki sejarah panjang, telah lama menjadi objek kontroversi dan perdebatan di Indonesia. Sejak awal, berbagai organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum telah menyoroti pasal-pasal “karet” di dalamnya, yang kerap menjadi alat untuk membungkam kritik, menyerang lawan politik, atau bahkan hanya sekadar menuntut permintaan maaf. Kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik maupun masyarakat biasa telah menunjukkan betapa mudahnya pasal-pasal ini digunakan, seringkali dengan tuntutan pidana yang berat.

Perdebatan mengenai keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap pencemaran nama baik adalah isu global. Namun, di Indonesia, kekhawatiran meningkat karena implementasi UU ITE dan KUHP dinilai kerap tidak proporsional dan tidak mencerminkan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Beberapa pasal dalam UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, telah berulang kali diajukan uji materi ke MK, namun mayoritas berujung pada penolakan atau hanya perubahan interpretasi yang tidak signifikan.

Gugatan Roy Suryo, Rismon, dan Tifa ini adalah salah satu upaya terbaru dalam rangkaian panjang perjuangan untuk mereformasi hukum pidana di ranah digital. Meskipun kini telah kandas, upaya ini setidaknya telah kembali mengangkat isu penting ini ke permukaan, memicu diskusi publik, dan memberikan tekanan moral bagi pemerintah serta DPR untuk terus meninjau dan memperbaiki regulasi yang ada demi terciptanya keadilan dan perlindungan hak asasi yang lebih baik.

Poin Penting

• Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil yang diajukan oleh Roy Suryo, Rismon Hasibuan, dan Tifa Nurmaisyah terkait pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE.
• Gugatan ini secara spesifik menargetkan pasal-pasal terkait pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (hoaks), dan ketentuan pidananya yang dianggap multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat.
• Inti gugatan KUHP dan UU ITE Roy Suryo dan para pemohon adalah bahwa pasal-pasal tersebut tidak memenuhi standar kepastian hukum dan melanggar hak konstitusional atas kebebasan berekspresi.
• MK berpandangan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat adalah konstitusional demi melindungi hak orang lain dan ketertiban umum, serta menilai pasal-pasal tersebut masih relevan dan diperlukan.
• Putusan ini menegaskan kembali keberlakuan pasal-pasal kontroversial dalam UU ITE dan KUHP, yang kemungkinan akan terus menimbulkan perdebatan dan desakan untuk revisi legislatif.
• Reaksi beragam muncul, dari kekecewaan pemohon dan aktivis hingga apresiasi dari pihak yang mendukung keberadaan pasal-pasal tersebut.

FAQ

Q: Siapa saja pemohon dalam gugatan ini?

A: Pemohon utama adalah Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga; Rismon Hasibuan, seorang aktivis; dan Tifa Nurmaisyah, seorang warga negara.

Q: Pasal-pasal apa saja yang digugat di KUHP dan UU ITE?

A: Dalam KUHP, digugat Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Dalam UU ITE, digugat Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 45 ayat (3) dan (4).

Q: Apa alasan utama para pemohon mengajukan gugatan?

A: Para pemohon berargumen bahwa pasal-pasal tersebut bersifat karet, multitafsir, dan berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik, melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan kepastian hukum.

Q: Apa alasan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut?

A: MK berpandangan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat adalah sah demi melindungi hak-hak orang lain dan ketertiban umum. MK juga menilai rumusan pasal-pasal tersebut masih relevan dan diperlukan, serta kekosongan hukum akibat pembatalan akan menimbulkan masalah baru.

Q: Apa implikasi dari putusan ini bagi masyarakat?

A: Pasal-pasal kontroversial dalam UU ITE dan KUHP tetap berlaku, yang berarti risiko hukum terkait pencemaran nama baik dan hoaks di ranah digital masih ada. Hal ini juga akan memperkuat desakan untuk revisi legislatif agar rumusan pasal lebih jelas dan adil.

Q: Apakah ini kali pertama UU ITE dan KUHP digugat di MK?

A: Tidak. UU ITE dan KUHP, khususnya pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan hoaks, telah berkali-kali diajukan uji materi ke MK oleh berbagai pihak, namun sebagian besar berujung pada penolakan atau interpretasi yang tidak substansial.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini mengakhiri satu babak panjang perjuangan hukum untuk mereformasi regulasi digital di Indonesia. Meskipun inti gugatan KUHP dan UU ITE Roy Suryo serta para pemohon lain telah kandas di ranah yudisial, diskursus publik mengenai kebebasan berpendapat, tanggung jawab digital, dan urgensi reformasi hukum di era informasi ini dipastikan akan terus bergulir. Bola kini kembali berada di tangan para pembuat undang-undang dan pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan semangat keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.