Cerita Pemudik di Ciwandan Terpaksa Beli Tiket Kapal dari Calo

CILEGON, CNN Indonesia – Arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026 kembali diwarnai cerita pilu dan frustrasi. Ratusan pemudik yang bertujuan menyeberang dari Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, menuju Sumatera, dilaporkan terpaksa menempuh jalur ilegal dengan beli tiket kapal dari calo. Praktik percaloan ini mencuat ke permukaan setelah laporan terbaru CNN Indonesia pada Selasa, 17 Maret 2026, pukul 04:30 WIB, mengungkap kesulitan para pemudik dalam mengakses tiket resmi secara daring maupun di loket. Situasi ini bukan hanya merugikan secara finansial, namun juga mengancam keselamatan dan kenyamanan perjalanan, memperlihatkan betapa terpaksanya masyarakat di tengah kegagalan sistem layanan publik.

Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa Pelabuhan Ciwandan, yang seharusnya menjadi alternatif untuk mengurangi kepadatan di Merak, justru menjadi sarang praktik percaloan yang meresahkan. Sejak beberapa hari terakhir, antrean panjang kendaraan pribadi dan sepeda motor terlihat mengular di jalur menuju pelabuhan. Banyak di antara mereka yang sudah kehabisan akal setelah gagal mendapatkan tiket melalui aplikasi atau situs web resmi. Kekecewaan dan keputusasaan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para calo, yang menawarkan tiket dengan harga melambung tinggi, jauh di atas tarif normal.

Harga tiket yang ditawarkan calo bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat dari harga resmi. Misalnya, untuk kendaraan roda empat, tiket yang seharusnya berkisar antara Rp450.000 hingga Rp750.000 (tergantung golongan kendaraan), bisa dibanderol Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000 oleh calo. Sementara untuk sepeda motor, dari harga resmi sekitar Rp70.000, calo menjualnya seharga Rp150.000 hingga Rp300.000. Kenaikan harga ini sangat memberatkan pemudik, terutama mereka yang memiliki anggaran terbatas dan sudah menabung berbulan-bulan untuk bisa pulang kampung.

Cerita Pemudik di Ciwandan Terpaksa Berjuang Demi Lebaran

Salah satu cerita yang berhasil dihimpun CNN Indonesia datang dari Bapak Ramli (48), seorang pekerja proyek di Jakarta yang hendak pulang ke kampung halamannya di Lampung. Bapak Ramli sudah mencoba membeli tiket online selama tiga hari berturut-turut namun selalu gagal karena kuota habis. Ia pun memutuskan untuk nekat datang langsung ke Pelabuhan Ciwandan dengan harapan bisa membeli tiket di lokasi.

“Saya sudah coba dari hari Minggu, Mas. Setiap buka aplikasi, selalu ‘kuota penuh’. Saya pikir kalau datang langsung, mungkin ada cadangan atau bisa antre. Tapi ternyata sama saja. Malah di sini, banyak yang nawarin tiket, tapi harganya gila-gilaan,” ujar Ramli dengan nada putus asa, sembari menunjuk ke arah kerumunan orang yang diduga calo. “Anak istri sudah menunggu di kampung. Mau tidak mau, ya terpaksa beli dari calo. Meski berat, uang tabungan lebaran jadi habis buat tiket saja.”

Situasi serupa dialami oleh Ibu Siti Aisyah (35), seorang pedagang kaki lima asal Serang yang ingin mudik bersama keluarga kecilnya ke Palembang. Ia membawa dua anaknya yang masih balita dengan sepeda motor. Karena keterbatasan dana, Ibu Siti sangat berharap bisa mendapatkan tiket resmi. Namun, setelah berjam-jam menunggu di area pelabuhan dan berulang kali gagal mengakses sistem online, ia akhirnya menyerah dan terpaksa membeli dari seorang pria yang menawarkan tiket di sekitar gerbang pelabuhan.

“Sudah dari subuh saya di sini, Mas. Anak-anak sudah rewel kepanasan. Nggak tega lihat mereka. Ada yang nawarin tiket motor Rp250.000. Awalnya saya menolak, tapi tidak ada pilihan lain. Kalau tidak beli sekarang, entah kapan lagi bisa nyeberang. Nanti di kampung, makan apa kami kalau uangnya sudah habis buat tiket?” keluh Ibu Siti, menahan tangis.

Fenomena ini bukan hal baru. Setiap tahunnya, saat puncak arus mudik, praktik percaloan selalu menjadi masalah yang berulang. Namun, di Pelabuhan Ciwandan, yang baru difungsikan secara optimal sebagai pelabuhan alternatif dalam beberapa tahun terakhir, masalah ini tampak semakin parah. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya sosialisasi mengenai sistem tiket online, serta lemahnya pengawasan di lapangan dituding menjadi faktor utama maraknya praktik ilegal ini.

Akar Masalah dan Respons Otoritas

Pihak Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry sebagai operator penyeberangan telah berulang kali mengimbau pemudik untuk membeli tiket secara online jauh-jauh hari melalui aplikasi Ferizy. Imbauan ini dimaksudkan untuk menghindari penumpukan dan praktik percaloan. Namun, dalam praktiknya, banyak pemudik mengeluhkan sistem Ferizy yang sering eror, lambat, atau cepat habis kuota, terutama pada jam-jam sibuk.

Kementerian Perhubungan sendiri telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menekan percaloan, termasuk mewajibkan pembelian tiket secara online dan melarang penjualan tiket di pelabuhan. Namun, di lapangan, tampaknya aturan ini belum mampu diterapkan secara efektif. Kehadiran calo yang berani beroperasi terang-terangan di sekitar area pelabuhan mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ciwandan, Bapak Rahmatullah (nama samaran), saat dikonfirmasi, menyatakan pihaknya terus berupaya menertibkan area pelabuhan dari praktik percaloan. “Kami sudah melakukan patroli rutin dan menindak beberapa oknum yang kedapatan menjual tiket secara ilegal. Namun, mereka ini modus operandinya terus berubah, sangat licin,” jelas Rahmatullah. Ia juga menambahkan bahwa peningkatan volume pemudik yang signifikan tahun ini menjadi tantangan tersendiri.

Namun, penjelasan ini tidak sepenuhnya memuaskan para pemudik yang merasa menjadi korban. Mereka berpendapat bahwa pemerintah dan operator pelabuhan seharusnya bisa mengantisipasi lonjakan pemudik jauh-jauh hari dan menyediakan kapasitas tiket yang memadai, serta sistem yang lebih robust. “Kalau tahu bakal ramai, kenapa tiketnya terbatas? Ini kan setiap tahun sama saja masalahnya,” kritik Bapak Hari Santoso (40), pemudik sepeda motor lainnya.

Dampak Jangka Panjang dan Rekomendasi

Dampak dari praktik percaloan ini tidak hanya sebatas kerugian finansial bagi pemudik. Lebih jauh lagi, hal ini merusak citra layanan publik, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan pemerintah, dan menciptakan rasa ketidakadilan. Kondisi stres dan kelelahan akibat kesulitan mendapatkan tiket juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan selama perjalanan.

Untuk mengatasi masalah ini secara permanen, beberapa rekomendasi perlu dipertimbangkan:

1. Peningkatan Kapasitas dan Integrasi Sistem: Pemerintah perlu memastikan kapasitas kapal dan ketersediaan tiket yang memadai untuk memenuhi lonjakan permintaan. Sistem tiket online Ferizy juga harus ditingkatkan keandalannya, mampu menangani volume transaksi tinggi, dan terintegrasi penuh dengan data kependudukan untuk mencegah pembelian massal oleh calo.
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Ketat: Patroli di area pelabuhan harus diperketat dengan melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Sanksi tegas perlu diberikan kepada para pelaku percaloan, termasuk sanksi pidana agar memberikan efek jera.
3. Sosialisasi dan Edukasi: Pemudik harus terus diedukasi mengenai cara beli tiket resmi dan bahaya membeli dari calo. Saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif juga harus disediakan.
4. Transparansi Data: Informasi mengenai ketersediaan tiket, jadwal keberangkatan, dan harga resmi harus transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Insiden di Pelabuhan Ciwandan ini menjadi cerminan bahwa persiapan arus mudik 2026 masih jauh dari sempurna. Cerita pemudik yang terpaksa beli tiket dari calo adalah pengingat keras bagi semua pihak terkait – pemerintah, operator, dan aparat keamanan – untuk bekerja lebih keras lagi demi menciptakan pengalaman mudik yang aman, nyaman, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan akan bertemu sanak keluarga di kampung halaman seharusnya tidak dikorbankan demi keuntungan segelintir oknum yang tak bertanggung jawab.

Poin Penting

• Ratusan pemudik di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, terpaksa beli tiket kapal dari calo menjelang Idul Fitri 2026.
• Harga tiket dari calo bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat harga resmi.
• Kesulitan mendapatkan tiket melalui sistem online Ferizy yang sering penuh atau eror menjadi penyebab utama.
• Pemudik mengeluhkan kurangnya kapasitas tiket resmi dan lemahnya pengawasan terhadap praktik percaloan.
• Otoritas pelabuhan menyatakan terus berupaya menertibkan, namun praktik percaloan masih marak.
• Dampak negatif meliputi kerugian finansial, kerusakan citra layanan publik, dan potensi risiko keamanan.
• Diperlukan peningkatan kapasitas sistem, pengawasan ketat, dan penegakan hukum untuk mengatasi masalah ini secara permanen.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

• Q: Mengapa pemudik terpaksa beli tiket dari calo di Ciwandan?
  A: Pemudik terpaksa beli dari calo karena kesulitan mendapatkan tiket resmi melalui aplikasi Ferizy yang sering menunjukkan kuota penuh atau mengalami gangguan teknis, serta tidak adanya penjualan tiket langsung di loket pelabuhan yang memadai.
• Q: Berapa rata-rata kenaikan harga tiket jika beli dari calo?
  A: Kenaikan harga tiket dari calo bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari harga resmi, tergantung jenis kendaraan dan kondisi negosiasi.
• Q: Apa saja dampak negatif dari praktik percaloan ini bagi pemudik?
  A: Dampak negatifnya termasuk kerugian finansial yang signifikan, stres dan kelelahan mental, risiko penipuan tiket palsu, serta potensi penundaan perjalanan yang tidak terduga.
• Q: Siapa yang bertanggung jawab atas penertiban calo di Pelabuhan Ciwandan?
  A: Pihak yang bertanggung jawab meliputi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Ciwandan, PT ASDP Indonesia Ferry sebagai operator, dan aparat kepolisian setempat untuk penegakan hukum.
• Q: Apa yang harus dilakukan pemudik agar tidak menjadi korban calo?
  A: Pemudik disarankan untuk selalu membeli tiket jauh-jauh hari melalui aplikasi resmi Ferizy, memastikan ketersediaan tiket sebelum berangkat ke pelabuhan, dan tidak beli tiket dari pihak tidak resmi yang menawarkan di sekitar pelabuhan. Jika sistem online mengalami kendala, segera laporkan ke saluran pengaduan resmi.