Polda Sumut Minta Pedagang Tak Kerek Harga Ugal-ugalan Jelang Lebaran

Oleh: Tim Redaksi CNN Indonesia

Dipublikasikan: 15 Maret 2026, 09:41 WIB

Sumber Asli: CNN Indonesia

MEDAN, CNN Indonesia — Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dengan tegas minta pedagang tak mengerek harga kebutuhan pokok secara ugal-ugalan menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Penegasan ini disampaikan Kapolda Sumut, Irjen Pol. Dr. Rinaldi Simanjuntak, dalam konferensi pers yang digelar di Medan pagi ini, sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di pasar. Imbauan ini menjadi sorotan utama mengingat tren kenaikan harga yang sering terjadi setiap tahun menjelang perayaan besar, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Irjen Rinaldi menekankan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh rantai distribusi dan harga di pasar-pasar tradisional maupun modern di wilayah Sumatera Utara. “Kami tidak akan segan menindak tegas para pedagang atau pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan di luar batas kewajaran dengan mengerek harga secara tidak etis. Ini adalah komitmen Polda Sumut untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan tenang, tanpa terbebani oleh kenaikan harga yang tidak masuk akal,” ujarnya.

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang Lebaran merupakan fenomena berulang yang selalu menjadi perhatian pemerintah dan aparat keamanan. Komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, daging ayam, daging sapi, telur, serta sejumlah bumbu dapur seringkali menjadi target spekulasi. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun drastis dan memicu keresahan sosial. Polda Sumut menyadari betul dampak domino dari praktik “kerek” harga ugal-ugalan ini terhadap stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat.

Polda Sumut Minta Pedagang Tak Coba Bermain Harga

Peringatan dari Polda Sumut ini bukan sekadar gertakan. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang melibatkan unsur kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta instansi terkait lainnya, telah berhasil mengungkap sejumlah praktik penimbunan dan penetapan harga yang tidak wajar. Langkah proaktif yang diambil oleh Polda Sumut adalah dengan melakukan pemantauan rutin di pasar-pasar serta gudang-gudang penyimpanan logistik. Tujuannya adalah untuk mendeteksi sedini mungkin potensi penyelewengan yang bisa menyebabkan kelangkaan barang dan memicu kenaikan harga.

Irjen Rinaldi secara khusus minta pedagang untuk beretika dalam menjalankan usaha. “Kami meminta para pedagang untuk tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Jualah barang sesuai harga wajar, perhatikan marjin keuntungan yang sehat, jangan sampai membebani konsumen. Ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah moral dan etika bisnis,” tegasnya. Beliau juga menambahkan bahwa praktik menimbun barang untuk menciptakan kelangkaan buatan adalah tindakan pidana yang dapat dijerat dengan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang pangan.

Koordinasi lintas sektoral menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga. Polda Sumut akan terus bekerja sama erat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota, serta Bulog, untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok aman dan distribusinya lancar. Rapat koordinasi intensif telah dilakukan untuk memetakan potensi masalah dan menyusun strategi penanganan yang komprehensif.

Tindakan Tegas Polda Sumut bagi Pedagang yang Kerek Harga

Bagi pedagang yang tetap nekat mengerek harga kebutuhan pokok secara ugal-ugalan, Polda Sumut telah menyiapkan langkah-langkah penindakan hukum yang tegas. Satgas Pangan akan melakukan penyelidikan mendalam terhadap laporan masyarakat maupun hasil pemantauan di lapangan. Pelaku penimbunan atau spekulan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang tidak ringan.

“Kami tidak akan tolerir praktik-praktik yang merugikan rakyat. Pedagang yang terbukti melakukan penimbunan barang atau menaikkan harga di luar batas kewajaran akan kami tindak secara hukum. Jangan sampai perayaan Idulfitri yang seharusnya penuh sukacita menjadi ajang bagi segelintir orang untuk mencari keuntungan haram,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Hadi Wibowo, menambahkan.

Selain penindakan hukum, Polda Sumut juga akan melakukan tindakan preventif berupa pembinaan dan edukasi kepada para pedagang. Diharapkan dengan adanya pembinaan ini, kesadaran pedagang akan pentingnya menjaga stabilitas harga dan etika berdagang dapat meningkat. Patroli siber juga akan diintensifkan untuk memantau harga-harga yang beredar di platform daring dan mencegah praktik penjualan daring yang tidak wajar.

Dampak Ekonomi dan Sosial Kenaikan Harga Ugal-ugalan

Kenaikan harga yang tidak terkendali memiliki implikasi serius terhadap ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, hal ini dapat memicu inflasi, mengurangi daya beli masyarakat, dan mengganggu stabilitas makroekonomi. Banyak keluarga, terutama yang berpenghasilan rendah, terpaksa mengurangi konsumsi atau mencari alternatif yang lebih murah, yang seringkali kualitasnya lebih rendah. Ini berdampak langsung pada gizi dan kesehatan keluarga.

Secara sosial, kenaikan harga yang ugal-ugalan dapat menimbulkan ketidakpuasan dan keresahan di masyarakat. Perasaan tidak adil seringkali muncul ketika masyarakat merasa dieksploitasi oleh segelintir pedagang nakal. Hal ini dapat memicu gejolak sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola perekonomian.

Oleh karena itu, upaya Polda Sumut untuk minta pedagang tak kerek harga ini bukan sekadar menjaga stabilitas pasar, melainkan juga bagian dari upaya menjaga ketenteraman dan keadilan sosial. Ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau adalah hak dasar masyarakat, terutama menjelang perayaan besar seperti Lebaran.

Upaya Pemerintah Daerah dan Pusat Mendukung Stabilitas Harga

Dukungan terhadap langkah Polda Sumut juga datang dari pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Disperindag telah menyiapkan skema operasi pasar bersubsidi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan harga yang signifikan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, H. Abdul Rahman, menyebutkan bahwa stok kebutuhan pokok dipastikan aman hingga setelah Lebaran. “Kami terus berkoordinasi dengan para distributor dan pemasok untuk memastikan ketersediaan barang. Jika ada indikasi kekurangan pasokan atau kenaikan harga yang tidak wajar, kami siap melakukan intervensi pasar,” jelasnya.

Di tingkat nasional, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian juga terus memantau pergerakan harga dan pasokan di seluruh provinsi. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar, mulai dari pengaturan harga acuan, pemberian insentif bagi petani dan peternak, hingga penugasan Bulog untuk menjaga stabilisasi harga pangan strategis. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran aktif aparat keamanan seperti Polda Sumut, diharapkan dapat menciptakan kondisi pasar yang kondusif menjelang dan selama perayaan Idulfitri 2026.

Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) atau indikasi penimbunan barang. Polda Sumut telah membuka layanan pengaduan melalui call center dan media sosial, memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan cepat dan profesional. Kolaborasi antara aparat, pedagang, dan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan, terutama di momen penting seperti Lebaran.

Poin Penting

• Peringatan Tegas Polda Sumut: Polda Sumut minta pedagang tak mengerek harga kebutuhan pokok secara ugal-ugalan menjelang Idulfitri 2026.
• Komitmen Pengawasan: Pengawasan ketat akan dilakukan terhadap rantai distribusi dan harga di pasar-pasar.
• Ancaman Hukum: Pedagang nakal yang menimbun atau menaikkan harga tidak wajar akan ditindak tegas sesuai undang-undang berlaku.
• Koordinasi Lintas Sektoral: Polda Sumut bekerja sama dengan Satgas Pangan, Disperindag, dan Bulog untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.
• Dampak Negatif Kenaikan Harga: Kenaikan harga ugal-ugalan berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli, dan menimbulkan keresahan sosial.
• Peran Serta Masyarakat: Masyarakat diimbau aktif melaporkan praktik kecurangan harga kepada pihak berwajib.

FAQ (Frequently Asked Questions)

Q: Kapan imbauan ini dikeluarkan oleh Polda Sumut?

A: Imbauan ini secara resmi disampaikan oleh Polda Sumut pada tanggal 15 Maret 2026.

Q: Komoditas apa saja yang menjadi fokus pengawasan Polda Sumut?

A: Fokus pengawasan terutama pada komoditas kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, daging ayam, daging sapi, telur, dan bumbu dapur yang sering mengalami lonjakan harga menjelang Lebaran.

Q: Apa tindakan yang akan diambil Polda Sumut jika menemukan pedagang nakal?

A: Polda Sumut akan melakukan penindakan hukum tegas berupa penyelidikan dan proses hukum sesuai Undang-Undang Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Pangan, yang dapat berujung pada hukuman pidana dan denda.

Q: Bagaimana cara masyarakat melaporkan praktik kecurangan harga?

A: Masyarakat dapat melaporkan praktik kecurangan harga melalui layanan pengaduan yang dibuka oleh Polda Sumut, termasuk melalui call center dan media sosial resmi.

Q: Apakah ada upaya lain selain penindakan hukum untuk menstabilkan harga?

A: Ya, selain penindakan hukum, ada upaya preventif berupa pembinaan dan edukasi kepada pedagang, serta koordinasi dengan pemerintah daerah (Disperindag) dan Bulog untuk operasi pasar dan menjaga ketersediaan pasokan.